Jumat, 21 Januari 2011

Penerapan Geographical Information System di badan Pertanahan Nasional Swedia

Di Swedia memiliki lembaga yang mempunyai database geofrafis dan pemetaan terbesar yang mempunyai tugas mengatur dan mengelola penggunaan tanah dan air di seluruh Swedia yang disebut Lantmateriet. Lembaga ini mempunyai 2200 pekerja yang tersebar di 100 cabang yang tersebar di seluruh kawasan Swedia.
Diposting oleh di

12 komentar:

  1. SYAMSUL A RACHMAN12 Februari 2011 pukul 05.15

    Met malem....Mba numpang comment nich...
    setelah sedikit membaca tulisannya, aku jadi berangan-angan bagaimana jika di Indonesia diterapkan GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM... kayane bagus banaget mba... Karena secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan. Sedikit crita ni Mba.. Saya ikut diklat GIS waktu di KPPT tentang pemetaan potensi di wilayah seluruh Indonesia. Dalam sistem tersebut merupakan pengembangan dari kemajuan teknologi informasi yang diaplikasikan ke dalam pemetaan potensi daerah. Dalam konsep GIS tersebut nantinya para Investor dalam negeri dan Investor asing dapat melihat peta potensi yang ada di suatu wilayah melalui internet. Selain itu, dalam sistem tersebut juga diinformasikan tentang tatacara dan mekanisme perijinan untuk berinvestasi. Sehingga ketika investor datang persyaratan sudah lengkap dan langsung pada tahap pematangan.
    Akan tetapi hal ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya di daerah-daerah, karena disebabkan oelh faktor sumber daya manusia, komitmen, kesadaran masyarakat dan faktor financial. Kayaknya sitem GIS yang ada di badan pertanahan Swedia hampir sama konsepnya dengan konsep GIS yang ada di Indonesia. Bedanya adalah kalau di Swedia sudah diterapkan sepenuhnya sedangkan di Indonesia belum mampu dilaksanakan secara menyeluruh karena beberapa permasalahan yang saya sebutkan di atas...
    semoga bermanfaat...

    BalasHapus
  2. eniso17 Februari 2011 pukul 20.53

    Wah..Kalau BPN kita memiliki Geographical Information System dan berjalan efektif, ketersediaan data pertanahan akan menjadi sempurna dan mengeliminir permasalahan atau sengketa.

    BalasHapus
  3. RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIA PALANGKA RAYA18 Februari 2011 pukul 01.47

    di swedia dapat diterapkan sistem tersebut dikarenakan wilayah swedia sebagian besar berada di daratan Eropa jadi akan lebih mudah dalam penerapan sistem.

    sedangkan di indonesia letak geografis yang kepulauan akan mengalami sediit kesulitan dalam menerapkan sistem tersebut.

    akan tetapi walaupun sulit tidak ada salahnya diterapkan di indonesia

    BalasHapus
  4. prof ekow berkata....18 Februari 2011 pukul 21.20

    waw.. kalo diterapkan di indonesia, kira2 akan ada berapa pekerja ya, mengingat banyaknya pulau yang tersebar..

    BalasHapus
  5. Bungsu Ambar Arum Wibowo19 Februari 2011 pukul 05.25

    mas Syamsul, makasie atas masukannya, sebenarnya konsep GIS bagus juga ...cuma ya itu, terkendala oleh beberapa faktor yang anda sebutkan itu...Semoga dapat segera diterapkan yaa....

    BalasHapus
  6. Bungsu Ambar Arum Wibowo19 Februari 2011 pukul 05.26

    Iya sie ya PAk Eni, karena begitu lengkapnya data pertanahan dalam sistem ini, sehingga memberikan banyak manfaat untuk kemajuan negara

    BalasHapus
  7. Bungsu Ambar Arum Wibowo19 Februari 2011 pukul 05.27

    iya pak Aris, sebenarnya tidak ada kata sulit untuk sebuah kemajuan.. SETUJA kan...

    BalasHapus
  8. Bungsu Ambar Arum Wibowo19 Februari 2011 pukul 05.29

    dek Eko, yang jelas lebih banyak, cuma bukan pekerja biasa seperti banyaknya TKI (hehehehe....) dibutuhkan pekerja dengan SDM tinggi dan berkualitas tentunya

    BalasHapus
  9. fitri widyawati19 Februari 2011 pukul 17.36

    coba kita bandingkan kinerja BPN di Indonesia dengan Swedia yang memiliki pemetaan tanah yang baik sehingga memperkecil timbulnya konflik, sedangkan Indonesia hampir di semua media tidak pernah luput menulis tentang sengketa tanah. Berbagai kasus pertanahan yang menyangkut nasib ribuan warga itu pun dikenal memakan waktu lama dan terasa menggetirkan dalam
    proses penyelesaiannya.Masyarakatpun mempertanyakan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    BalasHapus
  10. bagyo dewa19 Februari 2011 pukul 19.02

    untuk satu kali pemotretan menggunakan citra satelit dibutuhkan anggaran 90 jt(untuk hasil yang baik tanpa terhalang awan)dan pemantauan dilakukan setiap hari(ini pengalaman saya jadi Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah),memang mahal pada awalnya tapi dibanding manfaatnya....jadi murah.mereka mampu kenapa kita tidak !!!

    BalasHapus
  11. Bungsu Ambar Arum Wibowo20 Februari 2011 pukul 23.29

    dek fitri..kalo kinerja memang tidak bisa dibandingkan, tapi palayanan pertanahan disini memang jelas lebih baik karena dengan adanya lantmateriet, pemerintah berusaha secara terus menerus memberikan yang terbaik utk masyarakat.

    BalasHapus
  12. Bungsu Ambar Arum Wibowo20 Februari 2011 pukul 23.33

    Segitu ya pak anggarannya, apakah itu juga sama dengan EROS A1 yang dimiliki Swedia..btw, trimakahasih utk masukannya Pak Bagyo

    BalasHapus

Langganan: Posting Komentar (Atom)